Purbalingga, 19 Juli 2025 – Di tengah upaya pemerintah memberantas praktik perjudian dan memperkuat moralitas bangsa, sebuah kenyataan pahit justru terjadi di jantung pedesaan Kabupaten Purbalingga. Praktik perjudian sabung ayam berskala besar diduga kuat berlangsung bebas di Dusun Kedungjati, Kecamatan Bukateja, dengan omzet ratusan juta rupiah setiap putaran.
Lebih mengejutkan, aktivitas ilegal ini disebut-sebut dibekingi oleh seorang oknum anggota DPR RI, yang tak hanya "mengamankan" lokasi tetapi juga diduga menjadi pemilik arena. Penegakan hukum pun dipertanyakan, karena hingga hari ini Polresta Purbalingga maupun Polsek Bukateja terkesan bungkam, tak melakukan tindakan tegas, seolah tak berdaya menghadapi kekuatan di balik layar.
Arena Ilegal Berkedok Turnamen Resmi
Pantauan lapangan menyebutkan bahwa arena sabung ayam tersebut beroperasi rutin setiap hari, dimulai sejak pagi dan berlangsung hingga petang. Bahkan dalam beberapa kesempatan digelar "turnamen besar" dengan hadiah sepeda motor, yang menyedot peserta dari berbagai kota di Jawa Tengah.
Daftar peserta menunjukkan keterlibatan dari setidaknya 12 kota:
- Gombong
- Cilacap
- Wangon
- Cimangu
- Tegal
- Banjar
- Mandiraja
- Maos
- Banyumas
- Barakuda
- BCF
- Dan Kedungjati sendiri
Format pertandingan disusun rapi dan profesional, lengkap dengan sistem pendaftaran, jadwal laga, dan pencatatan taruhan. Kondisi ini mempertegas bahwa judi sabung ayam ini bukan sembarangan praktik kampung, melainkan bisnis ilegal terstruktur yang terorganisir.
Sinyal Kuat Adanya Beking Politik dan Aparat
Bukan rahasia umum bahwa arena sabung ayam tersebut dijaga ketat oleh preman dan pengamanan lokal, dengan dugaan kuat telah terjadi “pengondisian” terhadap aparat penegak hukum di tingkat lokal.
Sumber internal yang enggan disebut namanya mengungkap bahwa lokasi arena juga dilengkapi sistem pengawasan canggih untuk menghindari razia mendadak. Lebih jauh, sejumlah tokoh masyarakat menyebut adanya dukungan politik dari oknum anggota DPR yang disebut-sebut aktif mengatur jalannya bisnis ilegal tersebut, sekaligus mengatur distribusi keuntungannya.
Jika benar, hal ini bukan sekadar pembiaran, tetapi telah memasuki wilayah kejahatan terorganisir yang dilindungi oleh kekuatan negara.
Polisi Tutup Mata, Publik Murka
Meski informasi ini menyebar luas dan aktivitas sabung ayam berlangsung terang-terangan, tak ada langkah konkret dari pihak kepolisian. Polresta Purbalingga dan Polsek Bukateja belum mengeluarkan pernyataan resmi atau menunjukkan tindakan penindakan yang transparan.
Kondisi ini menyulut kemarahan masyarakat dan desakan publik, agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan langsung untuk:
- Mengungkap siapa oknum anggota DPR yang diduga terlibat
- Menyelidiki kemungkinan suap terhadap aparat penegak hukum
- Menutup permanen arena sabung ayam dan membongkar jaringannya
Fakta Lapangan:
- Lokasi: Dusun Kedungjati, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga
- Jam Operasional: Pukul 09.00 WIB – selesai
- Hadiah: 1 unit sepeda motor (pada event besar)
- Omzet: Diperkirakan ratusan juta rupiah per putaran
- Asal Peserta: 12 kota/kabupaten dari berbagai penjuru Jawa Tengah
- Keamanan: Dijaga preman, CCTV, intel, dan pengondisian aparat
Pertanyaan Besar untuk Penegak Hukum
- Siapa oknum anggota DPR yang diduga jadi beking dan pemilik arena sabung ayam ini?
- Mengapa polisi tidak bertindak tegas, padahal aktivitas berlangsung terbuka?
- Apakah ada aliran dana ke aparat dan elite politik untuk “pengamanan”?
“Jika negara kalah oleh arena judi, lalu kepada siapa lagi rakyat harus percaya?”
Kolaborasi Wartawan dan Publik Sangat Diperlukan
Tim investigasi menyatakan akan terus menelusuri keterlibatan aktor-aktor di balik layar, termasuk dugaan aliran dana ke elite politik dan aparat penegak hukum. Kami mengajak masyarakat untuk berani bersuara dan ikut mengawal agar praktik memalukan ini dibongkar hingga ke akar-akarnya.
Jika negara serius ingin menyelamatkan generasi muda dan hukum ditegakkan secara adil, tidak ada pilihan selain membongkar praktik ini dan menindak tegas para pelakunya – tanpa pandang bulu.
Tr
