Kota Bekasi - Ramainya pemberitaan yang dimana orang nomer satu di Kota Bekasi menjadi penjamin para terdakwa pemalsu surat tanah.
Di kutip dari Wartasidik.co, Plt. Walikota Bekasi Dr. Tri Adhiyanto menjadi penjamin pengalihan penahanan untuk oknum pejabat dan mantan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang berstatus terdakwa. Hal itu dikatakan oleh Humas Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 Khusus Kota Bekasi, Basuki Wiyono, Selasa (7/3/2023)
“Kami terbitkan surat penetapan sesuai pasal 23 KUHAP, dengan pertimbangan karena ada sebagian terdakwa dalam kondisi sakit, ada juga yang keluarganya sakit dibuktikan dengan rekam medis dari dokter dan ada pula jaminan keluarga serta Tri Adhianto, dan tanpa jaminan uang,” kata Basuki.
Pimred Viral Bekasi Prabowo menanggapi dengan prihatin hal ini.
"Pemberian Jaminan Penangguhan Penahanan ini kepada Oknum Pejabat terlibat kasus tanah melukai perasaan dan rasa keadilan masyarakat dan warga Kota Bekasi"
Kita mengetahui Kepala Negara RI Presiden Jokowi sangat tegas terkait masalah Mafia Tanah dengan memberi intruksi Jangan Kasih Ampun Mafia Tanah
"Saya sudah sampaikan ke pak menteri, sudah pak, jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan pak. Bisa berantem, saling bunuh," pungkas Presiden Jokowi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto juga menyatakan akan "menggebuk" (menindak dengan tegas, red.) seluruh mafia tanah di Indonesia.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pun memberikan tongkat komando dan baret kepada Kakanwil dan Kakantah agar para Kakanwil dan Kakantah lebih confident.
Ia juga meminta kepada Kepala Daerah agar Kakanwil Kakantah masuk ke dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.
"Penting bagi Kepala Daerah dan Pemkot peka dan arif bijaksana terhadap rasa keadilan dan aspirasi yang berkembang masyarakat"
"Masih banyak ribuan karyawan Pemkot yang bekerja jujur dan amanah yang lebih layak dapat penghargaan, apresiasi dan bantuan Kepala Daerah daripada oknum-oknum pejabat yang terlibat kasus mafia tanah yang jelas-jelas merugikan masyarakat banyak"
"Sebagai Pimpinan lebih baik contoh Kapolri yang berani bertindak tegas mencopot jabatan anak buahnya karena kasus pidana pembunuhan berencana dan Menteri Keuangan yang mencopot Kakanwil Pajak yang anaknya terlibat kasus pidana penganiayaan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat"
"Jangan sampai oknum pejabat tersebut minta penangguhan penahanan dengan alasan sakit dan lainnya tapi nanti gak taunya nanti ikutan nonton Konser Keren Bekasi Fair 19 Maret 2023 di stadion Chandrabaga, lalu ketemu masyarakat yang kenal sama mereka, bisa malah tambah geger nantinya" tutupnya.
(Red)
